KEJAHATAN PSIKOPAT DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM - Maslijar, Heri (CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research, 2022)
Terkadang sebuah kejahatan yang dilakukan bukan karena adanya dorongan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, tapi bisa jadi dikarenakan adanya konsep diri dan psikologis yang abnormal sehingga mempengaruhi diri seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam kajian ini, konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sudah sangat jelas mengatakan bahwa orang gila tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena ada kecacatan di otaknya dan rusak akalnya. Pada psikopat, didalam hukum positif terjadi perbedaan pada para pakar dan sarjana hukum, ada yang mengatakan psikopat dapat dipidana karena sadar atas perbuatan yang dia lakukan dan ada yang mengatakan psikopat terbebas dari pertanggung jawaban pidana dan dikenakan pasal 44 ayat (1). Didalam pembahasan ini ada beberapa pokok permasalahan yang ingin dikaji, diantaranya: Bagaimana pengertian psikopat, unsur apa saja yang memposisikan psikopat sebagai objek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pengidap psikopat di dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menekankan pada penelitian terhadap bahan-bahan Hukum Pidana Islam secara sistematis untuk menganalisa ketentuan terhadap pengidap psikopat, sehingga dapat diketahui apakah psikopat dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atau tidak.